ODHA dan HAM

Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM Sedunia, tapi sebetulnya apa sih HAM itu? Apakah kita udah beneran paham atau baru pernah dengerin HAM karena ada istilah pelanggaran HAM?

hu·man right / noun / plural noun: human rights / 1. a right that is believed to belong justifiably to every person.

Tulisan kali ini akan membahas tentang Hak Asasi Manusia dan bermacam hak turunannya. Yuk kita bahas lebih lanjut!

Di Indonesia, definisi HAM ada dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyebutkan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu artinya, setiap manusia pada dasarnya memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia, dan tidak ada yang boleh mengambil, mengurangi atau bahkan merampas hak dasar orang lain sebagai manusia. Namun begitu, dalam pelaksanaan haknya, kebebasan manusia terbatasi oleh kebebasan orang lain. That means, upaya orang menikmati hak asasinya tidak boleh sampai melanggar atau menginjak hak dasar orang lain.

Tapi, dalam prakteknya, masih aja ada beberapa pihak yang terhalangi atau bahkan dihalangi dari usahanya mendapatkan hak asasinya. Biasanya kelompok minoritas mengalami diskriminasi dari masyarakat sehingga membuatnya terhalang dari hak dasarnya sebagai manusia.

Menurut catatan Komnas HAM, terdapat lima kelompok yang harus diprioritaskan oleh negara dalam menjamin hak-hak kelompok minoritas, yakni minoritas orientasi seksual dan identitas gender, minoritas ras, minoritas etnis, minoritas penyandang disabilitas serta minoritas agama dan keyakinan. Namun begitu, meskipun tidak secara spesifik termasuk ke dalam salah satu kelompok minoritas, ODHA menjadi salah satu pihak yang masih sering mendapatkan diskriminasi.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menemukan bahwa terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Orang dengan HIV AIDS (ODHA) dalam pelayanan kesehatan. Temuan yang dilakukan pada Oktober 2016 hingga Oktober 2017 tersebut melihat pada 184 kasus di 14 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Manado, Bandung, Jayawijaya, dan kota-kota besar lainnya. "Kami menemukan bahwa terjadi pelanggaran sebesar 75 persen di sektor kesehatan dimana terdapat 75 kasus yang tak memiliki dokter atau suster untuk menangani," jelas Ajeng Larasati selaku perwakilan dari LBH Masyarakat dalam peluncuran kampanye #SayaBerani, di tahun lalu. This is really ironic, mereka yang seharusnya menjadi orang pertama yang memberikan dukungan medis pada ODHA malah melakukan diskriminasi yang justru membuat ODHA tidak bisa mengakses ARV demi haknya untuk sehat.

Not only in term of health facilities, discrimination towards ODHA also happens in term of working space. Udah jadi rahasia umum, dalam perusahaan plat merah alias yang dimiliki negara, masih ada diskriminasi pada ODHA bahkan dalam proses seleksi administrasi bagi calon pekerjanya. Masih adanya syarat bebas HIV di beberapa tes CPNS menunjukkan adanya diskriminasi bagi ODHA karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lain untuk bekerja di institusi pemerintahan.

Hal serupa juga terjadi dalam proses seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Salah satu syaratnya jelas menyebutkan pelamar beasiswa harus melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan yang menyatakan pendaftar bebas dari HIV/AIDS, TBC dan narkoba. Di tahun 2017 lalu Direktur LPDP Eko Prasetyo menyatakan bahwa akan menghapus aturan tersebut untuk menjadikan LPDP tidak mendiskriminasikan sebagian orang, namun ia mengaku harus mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan.

Merespon situasi diskriminatif pada ODHA khususnya di dunia kerja, enam perusahaan nasional dan multinasional yakni Sintesa Grup, Gajah Tunggal Tbk, Sinar Mas, Freport Indonesia, Chevron IndoAsia, BP dan Unilever membentuk Indonesian Business Coalition on AIDS (IBCA). Perusahaan yang tergabung bekerjasama untuk menerapkan prakter yang terbaik dalam penaganan HIV/AIDS yang berpotensi menurunkan produktifitas maupun profitabilitas perusahaan serta praktek-praktek pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja.

Saat ini di Indonesia terdapat 215 ribu perusahaan yang mempekerjakan sekitar 60 juta tenaga kerja sehingga tidak diragukan sektor ini mempunyai peran yang potensial untuk pencegahan. Mereka dipayungi UU No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, UU No 1/1970 tentang keselamatan kerja, Kepmenakertrans No.68/2004 tentang P2-HIV dan AIDS di tempat kerja maupun rekomendasi ILO tentang HIV/AIDS di tempat kerja.

Well, such a good initiative! Hopefully this initiative will contribute in the elimination of any discrimination towards people living with HIV. Kalo kamu sendiri, pernah dengar atau punya pengalaman diskriminasi pada ODHA dalam bentuk lain kah? Yuk share di kolom komentar!

 

Oleh: NQ